Pro Kontra Terhadap Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi

Pro Kontra Terhadap Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi

Kita semua tahu, BBM yang merupakan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia dapat punah sewaktu-waktu dan tidak dapat diperbaharui. Kita sebagai masyarakat harus berhemat dalam menggunakan BBM agar nantinya dapat juga dinikmati oleh anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, BBM merupakan sumber energi bagi berputarnya roda kehidupan sosial, politik dan ekonomi bangsa. Tanpa BBM, kehidupan rakyat akan sangat sulit karena segala aktifitas yang berlangsung di muka bumi banyak ditentukan oleh BBM itu sendiri. Lalu bagaimana jika harga BBM dinaikkan oleh pemerintah???

Kenaikan harga BBM tidak terelakkan lagi, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para Menteri memberikan keterangan kepada wartawan terkait kenaikan bahan bakar minyak, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 November 2014. Bahwa mulai 18 November 2014 pukul 00.00, BBM jenis premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Kenaikan harga BBM bersubsidi memicu berbagai reaksi timbul dari masyarakat Indonesia, ada yang pro maupun konta, namun ada pula yang netral/abstain. Yang pro tentunya pemerintah yang juga didukung Kadin, sebenarnya tidak menginginkan terjadinya kenaikan harga BBM bersubsidi, namun kondisi dan kenyataan yang terjadi memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan yang non-populis.

Sudah jelas pemerintah dengan perangkatnya beserta jajarannya akan mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi karena gaji mereka dibayar dari APBN dan mereka pula yang menerbitkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi untuk menyelamatkan APBN. Selama APBN aman, gaji mereka tetap aman. Namun bukan alasan itu yang menjadi dasar kebijakan kenaikan harga BBM. Kebijakan itu dikeluarkan setelah melalui kajian dan berbagai pertimbangan yang matang serta dengan memperhitungkan dampak positif dan negatifnya yang memang pada akhirnya kenaikan harga BBM lah yang dianggap paling tepat untuk dilakukan.

Tujuannya bukan hanya untuk menyelamatkan APBN, tapi juga untuk menyelamatkan penyelenggaraan kegiatan negara lainnya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan lainnya. Bahkan Kadin ikut menganjurkan agar pemerintah menaikkan harga BBM untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha. Dari kalangan masyarakat yang setuju dengan kenaikan BBM antara lain diperoleh pendapat bahwa harga BBM wajar naik karena harga minyak mentah yang merupakan bahan pokoknya juga meningkat. Pendapat lain mengatakan harga BBM perlu naik agar masyarakat berhemat dan efisien dalam menggunakan BBM. Sementara seorang PNS mengatakan bahwa ia setuju harga BBM naik, karena mengurangi subsidi untuk BBM yang akan terbuang percuma, lebih baik dana subsidi digunakan untuk kesehatan atau pendidikan. Pendapat yang lebih ekstreem berpendapat bahwa sebaiknya subsidi sebaiknya dihapus, dananya dialihkan untuk BLT dan harga BBM disesuaikan dengan harga pasar.

Dari kalangan yang kontra atau tidak setuju terhadap kenaikan harga BBM, diantaranya adalah sebagian anggota DPR. Ada yang mengatakan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM kurang tepat untuk saat ini, karena akan menambah beban rakyat yang sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi seperti kenaikan harga pangan. Beberapa alasan yang dikemukakan dari kalangan ibu rumah tangga, petani, mahasiswa, elite politik, LSM maupun kalangan masyarakat lainnya yang tidak setuju terhadap adanya kenaikan harga BBM bersubsidi antara lain, akan mengakibatkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok rakyat,  pemerintah terlalu terburu-buru menerbitkan kebijakan,  pemerintah malas dan hanya mencari jalan pintas,  akan mengakibatkan semakin meluasnya masalah kemiskinan,  dapat memicu konflik sosial dalam masyarakat, memperparah masalah pengangguran,  akan memicu kenaikan harga barang lainnya, biaya transportasi dan inflasi.

Secara pribadi, kami sebagai mahasiswa sangat tidak setuju terhadap  kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa tidak, hampir semua roda kegiatan yang kami lakukan tidak terlepas dari penggunaan BBM, jadi otomatis pengeluaran biaya yang kami keluarkan semakin meningkat hanya untuk membeli BBM, lalu dampak dari kenaikan BBM ini otomatis sangat berantai karena semua kebetuhan kami sebagai mahasiswa harganya pasti juga akan naik.

Tidak dipungkiri bahwa kami menuntut ilmu tidak terlepas dari peran vital kedua orang tua kami. Semua biaya yang kami butuhkan hampir semua dari mereka. Lalu apa kabar dengan pendapatan orang tua kami, apakah pendapatan mereka juga meningkat seiring dengan naiknya harga BBM???

Kelompok masyarakat yang netral atau abstain terhadap kenaikan harga BBM punya alasan tersendiri. Mereka lebih banyak diam menunggu perkembangan dan tampaknya lebih mencari aman. Kelompok ini sebagian besar berasal dari warga kelas menengah dan warga keturunan serta sebagian masyarakat terpelajar baik kelas atas, menengah maupun bawah yang nrimo apapun kebijakan yang diambil pemerintah selama hak mereka tidak berkurang. Seorang PNS mengatakan bahwa kalau harga BBM naik kasihan para tukang ojek harus menambah biaya, namun kalau tidak naik APBN kita payah, jadi terserah pemerintah saja, katanya.

Beberapa alasan lain yang dapat diperoleh dari kelompok yang abstain ini antara lain. ibarat buah simalakama,  percuma ikut demo penolakan kenaikan BBM, toh akhirnya naik juga,  serahkan kepada pemerintah, pemerintah yg lebih mengetahui situasinya,  lebih senang kalau harga BBM tidak naik, tapi kalau pemerintah maunya naik mau bilang apa.

Diantara yang pro, kontra maupun yang abstain yang paling banyak dimuat beritanya adalah mereka yang menolak kenaikan BBM. Seperti misalnya berita tentang adanya aksi demo penolakan kenaikan BBM yang marak di berbagai daerah di Jawa, Sulawesi dan Sumatera dan tempat lainnya di Indonesia yang disiarkan berbagai media cetak dan elektronik serta internet. Padahal, yang setuju juga banyak, tapi beritanya tidak segencar berita aksi penolakan kenaikan harga BBM. Apalagi yang abstain, hampir tidak ada beritanya sama sekali. Hal ini wajar, karena mungkin di balik penyebaran berita aksi penolakan kenaikan harga BBM tersebut terdapat tujuan politis tertentu. 

Terlepas dari ajang pro dan kontra, pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dan memang demikian kenyataan yang harus dihadapi oleh negara dan masyarakat. Walaupun akan dirasakan berat dampaknya, namun kebijakan itulah yang saat ini dianggap pemerintah paling pas.

Dalam upaya membangun masyarakat yang cerdas dan berpemikiran maju, setiap persoalan seharusnya disikapi dengan bijaksana dan penuh perhitungan, dengan landasan Konstitusi dan nilai-nilai lokal, untuk itu masyarakat dipandang perlu untuk membandingkan hal positif dan negatif, serta upaya solutif.

1.    Persepsi kemungkinan terbesar pencapaian dampak positif kenaikan BBM:

a.    Sudah menjadi tradisi pemerintah bahwa alasan yang paling kuat dalam kenaikan harga BBM secara nasional adalah Beban Subsidi Pemerintah. Sehingga untuk menyelamatkan Subsidi BBM yang dipandang banyak salah sasaran dan dialokasikan pada pembangunan yang lain maka kenaikan harga BBM adalah salah satu solusi.

b.    Indonesia sebagai negara yang berpenduduk terbanyak ke-3 di dunia menjadi sasaran pemasaran yang tepat dan sehingga Pertamina dapat meraih keuntungan yang maksimal dalam upaya pembangunan Pertamina dan negara.

c.    Posisi harga minyak dunia saat ini berada pada level rendah yang dalam pandangan ekonomi merupakan waktu yang paling tepat untuk mengambil langkah buy/bid/beli dengan asumsi kebutuhan BBM secara global akan tetap tinggi sehingga pada dasarnya harga akan tetap naik, dengan demikian negara akan sangat diuntungkan, hal ini didukung karena pemimpin Indonesia saat ini berlatar belakang pengusaha.

d.   “Naik sedikit tetapi bertahap lebih baik daripada naik sekaligus”. Setidaknya pemerintah telah mengantisipasi terhadap tingginya kebutuhan BBM di Indonesia sehingga dengan kenaikan harga BBM akan muncul upaya untuk mencari sumber energi yang lain.

e.    Membangun kesadaran masyarakat untuk menghemat penggunaan BBM.

2.    Persepsi Negatif dan kemungkinan terburuk dampak kenaikan BBM:

a.    Kenaikan BBM yang oleh Pemerintahan Jokowi-JK merupakan upaya untuk balas budi, dan mengembalikan modal yang dikeluarkan pada Pilpres lalu, hal ini didukung oleh karena aset dan usaha terbesar keluarga Megawati bergerak di bidang SPBU.

b.    Ada upaya untuk menggeser posisi Pertamina sebagai pemasok BBM terbesar di Indonesia sehingga SPBU yang lain menjadi perhatian masyarakat.

c.    Kenaikan BBM dipandang sebagai salah satu langkah kebijakan “Teori Evolusi” agar mempermudah dalam membedakan antara masyarakat yang mampu bertahan dan tidak mampu bertahan secara ekonomi, hal ini dipadang sangat berpihak pada para kapitalis.

d.   Kebijakan kenaikan BBM oleh indonesia adalah hal yang ironi, dimana indonesia adalah salah satu negara penghasil atau memiliki sumber daya alam BBM yang melimpah namun tidak dapat dimanfaatkan untuk rakyat, hal ini akan sangat bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 tentang Kesejahteraan Sosial.

e.    Opini umum publik seperti meningkatnya biaya produksi, opersiasional, transportasi dan konsumsi yang sejalan dengan peningkatan inflasi.

3.    Persepsi dan Upaya Solutif terhadap Sumber Daya Mineral, Energi yang sangat erat kaitannya dengan Subsidi BBM:

a.    Indonesia seharusnya lebih mandiri dalam mengelola kekayaan negara sehingga mengurangi “kebocoran”, dan mengedepankan konstitusi untuk menunjang kesejahteraan Rakyat Indonesia, bukan dengan membuat aturan untuk menggugurkannya dan/atau mencari celah untuk mendapatkan keuntungan pribadi/golongan.

b.    Dalam upaya agar Subsidi BBM tepat sasaran, dalam penyalurannya seharusnya mendapat kontrol yang ketat dari pemerintah, sehingga tidak menjadi permainan pasar bagi para penyalur. Pernahkah anda melihat penyalur BBM/SPBU yang keuntungannya sedikit???

c.    Subsidi BBM seharusnya tidak bersifat nasional, tetapi mengikuti pola pemerintahan otonomi daerah, hal ini dalam upaya pemerataan pembangunan Nasional.

d.   Dalam upaya mereduksi konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi, SPBU pada kota-kota besar di Indonesia tidak menjual BBM bersubsidi, hal ini akan mengurai kemacetan, dan maksimalisasi Massa Transport.